JATIMTIMES – Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur (Jatim) Suli Da’im melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim yang memangkas hak-hak tenaga kesehatan (nakes) secara drastis.
Kebijakan pemotongan uang kinerja, insentif Jasa Pelayanan (Jaspel), hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tersebut dilaporkan mencapai hampir 50 persen di sejumlah RSUD milik Pemprov Jatim. Suli menilai langkah efisiensi anggaran ini sangat tidak tepat sasaran karena mengorbankan kesejahteraan garda terdepan pelayanan publik.
Baca Juga : Gus Fawait Dorong Insentif RT-RW Cair Tiap Bulan
“Kebijakan pemotongan uang kinerja, insentif atau Jaspel dan TPP tenaga kesehatan hingga mendekati 50 persen ini saya nilai kurang tepat dan melukai rasa keadilan nakes yang menjadi garda terdepan pelayanan,” tegas Suli Da’im.
Suli menyoroti ketimpangan yang terjadi, terutama di RSUD tipe A dan tipe B yang memiliki beban kerja sangat tinggi sebagai pusat rujukan regional. Menurutnya, memotong pendapatan hingga setengah dari nilai sebelumnya adalah langkah yang minim empati terhadap nakes yang memikul tanggung jawab besar.
Kondisi ini disebut telah memicu guncangan psikologis (syok) serta keresahan yang meluas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga medis di lingkungan rumah sakit pemerintah.
“Para nakes merasa beban kerja di RSUD milik Pemprov sangat tinggi, tetapi tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka terima akibat pemotongan tersebut,” ujar Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim tersebut.
Ia memperingatkan adanya dampak domino yang berbahaya jika kebijakan ini terus dilanjutkan, di mana penurunan kesejahteraan secara drastis dikhawatirkan akan meruntuhkan motivasi kerja para tenaga medis yang pada akhirnya berujung pada merosotnya kualitas layanan terhadap pasien.
Suli menegaskan bahwa efisiensi fiskal seharusnya dicari melalui pos anggaran lain, bukan dengan memangkas hak-hak tenaga medis yang bersentuhan langsung dengan nyawa masyarakat.
Meskipun ia memahami adanya tekanan anggaran atau kebijakan refocusing, hal tersebut tidak boleh menciptakan kesenjangan yang drastis antara tuntutan kinerja yang tinggi dan hak yang diterima secara nyata.
Baca Juga : Gus Fawait Ajak Warga Kalisat Memutus Rantai Narkoba
“Efisiensi anggaran seharusnya tidak mengorbankan hak-hak tenaga medis yang langsung berhadapan dengan pelayanan publik. Pemotongan ini menimbulkan syok dan keresahan di kalangan ASN dan nakes,” imbuhnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua PWPM Jawa Timur ini mendesak Pemprov Jawa Timur untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kebijakan pemotongan tunjangan tersebut. Baginya, penurunan motivasi kerja nakes akibat kesejahteraan yang tergerus akan menjadi ancaman serius bagi standar pelayanan kesehatan di Jawa Timur.
“Perlu evaluasi ulang oleh Pemprov Jawa Timur agar tidak terjadi kesenjangan yang drastis antara kinerja yang dituntut dan hak yang diterima oleh tenaga kesehatan,” pungkas Ketua Umum IKA Umsura tersebut.
