JATIMTIMES - DPRD Kota Malang memberi perhatian serius terhadap dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sorotan muncul setelah ditemukannya porsi MBG berbelatung di kawasan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru.
Menindaklanjuti laporan tersebut, DPRD berencana memanggil pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melakukan klarifikasi. Rencana itu akan diawali dengan rapat koordinasi bersama pihak terkait guna membahas kondisi pelayanan program pusat tersebut.
Baca Juga : DPRD Jatim Serahkan Pembahasan Raperda Penyertaan Modal Jamkrida ke Komisi C
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, sejumlah laporan yang masuk menjadi dasar DPRD untuk mendalami persoalan tersebut, terutama terkait proses manajemen pelayanan.
“Iya, masih akan kita rencanakan. Kemarin memang ada beberapa laporan, jadi nanti kita akan melakukan rapat koordinasi bersama-sama untuk membahas kondisi pelayanan program pusat yang ada di Kemensos,” ujar Mia, sapaan akrabnya.
Menurut Mia, DPRD belum ingin berspekulasi terlalu jauh terkait kemungkinan adanya unsur keuntungan dalam persoalan tersebut. Saat ini, fokus utama adalah menelusuri apakah terjadi kelalaian dalam sistem manajemen pelayanan.
“Kalau dari sini saya mungkin boleh bilang secara manajemen ada miss. Artinya sampai terlewat SOP, eh apa, QC ya, quality control-nya sampai terlewat. Berarti kan ada sesuatu yang terlewat dalam proses manajemen ini,” jelasnya.
Ia menegaskan, dugaan sementara mengarah pada adanya kelemahan dalam proses pengawasan internal. Karena itu, DPRD akan meminta penjelasan langsung dari pihak SPPG agar persoalan dapat dipetakan secara lebih jelas.
“Saya tidak akan sampai jauh soal keuntungan atau apa. Tapi secara diagnosa awal berarti manajemennya ada yang tidak benar karena QC-nya terlewat. Itu saja dulu sementara dugaan kita,” tegasnya.
Selain memanggil pihak SPPG, DPRD juga berencana melakukan pengecekan langsung ke lokasi pelayanan untuk melihat proses operasional di dapur penyedia MBG.
“Nanti ketika kita bertemu dengan SPPG, mungkin bisa luangkan waktu teman-teman juga keliling, cek SPPG-nya langsung. Dari situ nanti akan kelihatan seperti apa kondisi sebenarnya,” tambahnya.
Sorotan DPRD terhadap pelaksanaan MBG juga disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi. Ia mengingatkan seluruh SPPG agar benar-benar mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam penyediaan makanan.
Baca Juga : Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim, DPRD Surabaya Ajak Kebersamaan Sosial
“Saya kira semuanya (SPPG), termasuk di Tulusrejo, kalau SOP-nya benar-benar dipedomani, tidak akan ada temuan seperti itu. Kalau dapur benar-benar bersih masa iya ada belatung berkeliaran, kalau bahan makanan benar-benar bersih tentu juga tidak ada temuan seperti itu,” ujarnya.
Menurut Suryadi, program MBG merupakan program besar yang menggunakan anggaran besar dan menyasar kelompok rentan seperti siswa, ibu hamil, ibu menyusui, hingga lansia. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan.
“Ini program Presiden tujuannya besar, jadi jangan asal-asalan. Dan jangan pertaruhkan keselamatan penerima manfaat,” tegas Ketua Fraksi Golkar tersebut.
Ia juga mengingatkan agar berbagai temuan yang muncul tidak dianggap sebagai hal yang biasa. Pasalnya, selain kasus MBG berbelatung di Tulusrejo, sebelumnya juga sempat ditemukan porsi MBG yang diduga basi di salah satu sekolah di wilayah Dinoyo.
“Ini sudah ada beberapa temuan. Kami sangat tidak ingin temuan demi temuan ini dinormalisasi dan hanya berujung permohonan maaf serta kalimat evaluasi sebagai formalitas. Ini harusnya menjadi cambuk serius,” tandasnya.
DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Malang agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan dapur penyedia tetap memenuhi standar kelayakan.
“Sudah ada satgas, lalu perangkat daerah juga ada. Kami mendorong agar izin-izin yang dikeluarkan itu tidak selesai begitu saja, tetapi tetap dipantau kelayakannya dan bagaimana operasionalnya,” pungkas Suryadi.
