JATIMTIMES — Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) menyoroti tajam masalah klasik yang dinilai belum tuntas diselesaikan oleh jajaran Pemprov Jatim, yakni ketimpangan pembangunan antarwilayah, angka kemiskinan absolut, hingga masalah pengangguran sektoral.
Sederet persoalan itu diulas dalam sikap resmi Fraksi NasDem terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, belum lama ini.
Baca Juga : Optimalkan Potensi Zakat Camat Singojuruh Launching Gerakan Cinta Zakat
Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Deni Prasetya, menegaskan bahwa keberhasilan administratif seperti capaian pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK jangan sampai membuat pemerintah daerah terlena.
Menurutnya, APBD tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan angka, melainkan sejauh mana belanja tersebut mampu menyelesaikan persoalan riil masyarakat melalui paradigma penganggaran berbasis hasil. "Substansi utama dari pertanggungjawaban APBD bukanlah besarnya angka pendapatan atau tingginya persentase serapan anggaran semata," ujarnya.
"Ukuran keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan pemerintah daerah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, mempercepat penurunan kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi berbagai ketimpangan pembangunan antarwilayah," sambung Deni Prasetya.
Kritik paling menohok diarahkan NasDem pada sektor pelayanan kesehatan yang dinilai mencerminkan ketimpangan wilayah yang sangat kontras. Berdasarkan prinsip keadilan pembangunan, NasDem membongkar masih terjadinya diskriminasi akses dan mutu layanan kesehatan antara masyarakat perkotaan dengan warga yang tinggal di wilayah kepulauan serta daerah terpencil.
NasDem mendesak Pemprov Jatim untuk mengalihkan paradigma kesehatan dari kuratif menjadi promotif dan preventif. Layanan kesehatan tidak boleh hanya berpusat di rumah sakit besar perkotaan, melainkan harus diperkuat dari tingkat layanan primer, puskesmas, posyandu, penguatan pelayanan kesehatan bergerak, serta pemanfaatan teknologi telemedicine di pulau-pulau terluar Jatim.
Persoalan kemiskinan juga menjadi poros utama evaluasi NasDem. Fraksi ini memberikan perhatian khusus terhadap fakta bahwa Jawa Timur secara absolut masih menempati posisi sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia.
Belanja sosial Pemprov Jatim dinilai masih berjalan sektoral sehingga intervensinya kerap berhenti pada pemberian bantuan yang bersifat karitatif dan memicu ketergantungan jangka panjang. Untuk memutus rantai tersebut, NasDem mendesak Pemprov Jatim segera mengadopsi pendekatan graduation strategy.
Baca Juga : Jalan Rajasa Diusulkan Dapat Kucuran Rp 7 Miliar, Pemkot Malang Kejar Restu Pemerintah Pusat
"Strategi penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada pendekatan graduation strategy, yakni menghubungkan bantuan sosial dengan akses pendidikan, kesehatan, pelatihan kerja, pembiayaan, dan pemberdayaan ekonomi secara terpadu agar masyarakat bisa mandiri secara ekonomi dan lepas dari ketergantungan bantuan," tegas Deni.
Di sektor ketenagakerjaan, NasDem mengapresiasi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur secara makro. Namun, fraksi ini memberikan catatan merah pada tingginya angka pengangguran yang justru disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Fakta ini dinilai membuktikan masih adanya kesenjangan (mismatch) yang lebar antara dunia pendidikan dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri. NasDem menegaskan bahwa pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) harus berbasis pada kebutuhan pasar kerja yang nyata, bukan sekadar mengejar target jumlah peserta pelatihan demi formalitas serapan anggaran.
Selain ketiga isu utama tersebut, NasDem juga memberikan catatan tebal mengenai ironi Jatim sebagai lumbung pangan nasional. NasDem menyoroti kenaikan produksi pangan yang melimpah namun belum diikuti oleh kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) yang sebanding akibat lemahnya tata niaga, distribusi, dan posisi tawar petani di pasar.
Di samping sektor agraria, Pemprov Jatim juga didesak untuk serius membangun single economic database yang terintegrasi guna mendukung UMKM melakukan transformasi digital, sertifikasi produk, hingga memperluas akses pasar ekspor agar mampu bertahan di era ekonomi digital.
