JATIMTIMES - Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang Wiyanto Wijoyo membantah adanya dugaan korupsi pada proyek pengadaan ambulans Public Safety Center (PSC) 119. Meski demikian, pihaknya mengaku tetap menghormati penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang.
"Sebenarnya kalau korupsi, kami tidak mengorupsi ya. Semuanya itu dibayarkan langsung. Jadi, sebetulnya bukan korupsi. Tapi nanti dilihat saja hasilnya (penyidikan, red) seperti apa," ujarnya.
Baca Juga : Menang di PN Kepanjen, YPTT Seret Enam Pihak ke Meja Hijau
Sebaliknya, menurut Wiyanto, perkara dugaan korupsi yang kasusnya kini telah naik ke penyidikan tersebut dimungkinkan hanya karena persoalan kesalahan administrasi. "Tidak ada kerugian negara yang dalam artian kami ambil. Kami belanjakan sesuai dengan yang tercatat itu, di kuitansinya. Jadi, sisanya apakah diambil, hilang, tidak seperti itu ya. Tapi dikembalikan, jadi mungkin (hanya, red) administrasinya. Tapi dilihat saja hasilnya nanti seperti apa," bebernya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan korupsi yang kini sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Malang tersebut berkaitan dengan proyek pengadaan tujuh unit mobil ambulans di tahun 2022. Pengadaan proyek tujuh unit ambulans PSC 119 tersebut diketahui senilai Rp8,4 miliar. Yakni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang disampaikan Wiyanto, kasus dugaan korupsi yang kini sedang dalam penyidikan tersebut bermula pada pengajuan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2022. Saat itu, pengajuan anggaran senilai sekitar Rp8,4 miliar tersebut ditujukan untuk pengadaan delapan unit ambulans.
Pengadaan ambulans tersebut berlangsung saat tragedi Kanjuruhan pada tahun 2022 silam yang menewaskan ratusan korban jiwa. Sehingga membutuhkan banyak ambulans.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga mencanangkan program ambulans PSC 119 termasuk di tingkat puskesmas. Saat itu masih terdapat beberapa puskesmas yang belum ada ambulans PSC 119. Sehingga membutuhkan tambahan unit.
Baca Juga : Kejari Kabupaten Malang Geledah Kantor Dinkes, Usut Dugaan Korupsi Ambulans
Namun, saat anggaran turun dan harus segera direalisasikan, ternyata jenis atau merek kendaraan yang diajukan pada PAK sedang kehabisan stok dari pabrikan. Lantaran belum ada kepastian kapan akan ready stok, Dinkes Kabupaten Malang akhirnya memilih untuk membeli dari beda pabrikan. Namun harganya lebih mahal.
Alhasil, anggaran senilai Rp8,4 miliar tersebut tidak cukup untuk membeli delapan unit. Sehingga hanya terbeli tujuh unit meskipun ada sisa anggaran. "Jadi sisa anggaran itu yang juga telah dikembalikan," pungkasnya.
