JATIMTIMES – Pemerintah Kota Batu terus memperkuat komitmennya dalam memberikan akses layanan kesehatan yang merata melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemkot Batu menegaskan prioritas bantuan premi akan difokuskan bagi masyarakat kurang mampu agar lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja, membeberkan fakta bahwa saat ini tingkat kepesertaan aktif JKN di Kota Batu memang sudah menyentuh angka 80 persen. Namun, ia tak menampik masih adanya ketimpangan, di mana sekitar 9.600 warga dalam kategori desil 1–5 (masyarakat prasejahtera) justru belum terlindungi jaminan kesehatan.
Baca Juga : Wali Kota Blitar Beri Penghargaan pada 86 Atlet dan Pelatih Berprestasi, Perkuat Pembinaan Olahraga Daerah
"Ini menjadi tugas besar kami untuk mengaktifkan mereka. Data akan terus kami perbaiki, menyisir mana warga yang benar-benar membutuhkan dan mana peserta yang sebenarnya berada di desil ekonomi tinggi," ujar Aditya dalam sosialisasi yang digelar di Graha Pancasila, Jumat (13/3/2026).
Sebagai solusi cepat, Pemkot Batu kini menerapkan mekanisme aktivasi JKN kilat. Bagi warga yang masuk dalam kategori desil 1–5, kepesertaannya bisa langsung aktif dalam waktu 24 jam melalui Dinas Kesehatan. Sementara untuk warga desil 6–10 yang mengalami kondisi darurat medis, pemerintah tetap akan memberikan bantuan yang bersifat sementara.
Untuk menopang program ini, dana sekitar Rp 3 miliar dialokasikan setiap bulannya untuk membayar premi JKN masyarakat. Meski ada penyesuaian anggaran, evaluasi selektif terus dilakukan demi menjaga target Universal Health Coverage (UHC) tetap di atas 80 persen.
Langkah responsif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kantor Layanan Operasional Kota Batu BPJS Kesehatan Cabang Malang, Erra Widayati. Menurutnya, Kota Batu merupakan salah satu daerah dengan komitmen terbaik, terbukti dari pelunasan kewajiban premi tahunan yang mengantarkan kota ini meraih UHC Award 2025.
Baca Juga : Disperindag Kolaborasi dengan Lintas Instansi dan Dunia Usaha untuk Sukseskan Pasar Murah Lebaran 2026
Erra juga menyoroti fenomena pemutakhiran data di Kota Batu yang bergerak sangat dinamis. "Pergerakan datanya cukup signifikan dibanding daerah lain. Pada Maret ini saja ada sekitar 1.600 peserta yang beralih ke PBI Pemda. Ini membuktikan Pemkot Batu sangat mendukung keberlanjutan program JKN," ungkap Erra.
Meski demikian, BPJS Kesehatan tetap mengingatkan adanya tantangan pada segmen peserta mandiri yang masih sering menunggak. Banyak warga yang baru berniat membayar atau menunggu bantuan pemerintah saat kondisi tubuh sudah jatuh sakit. "Melalui kolaborasi ini, diharapkan kesadaran masyarakat meningkat seiring dengan kemudahan akses yang diberikan pemerintah," imbuhnya.
