JATIMTIMES - Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI. Penyaluran bantuan ini dilakukan di rumah masing-masing penerima, Senin (2/3/2026).
Wali Kota Kediri menyerahkan bantuan kepada Beta Wahyu dari klaster disabilitas asal Kelurahan Ngadirejo, Kimberly dari klaster disabilitas asal Kelurahan Setonopande, dan Sukina dari klaster lansia asal Kelurahan Pakunden.
Baca Juga : Garage Day 2026, 7.250 Gamis Surabaya Terima 38 Ribu Bantuan
"Hari ini kami menyalurkan bantuan ATENSI dari Kemensos. Jadi Kemensos memberikan bantuan sejumlah 516 juta untuk warga Kota Kediri dengan penerima manfaatnya kurang lebih ada 215 orang. Beberapa sudah disalurkan dan hari ini kami antarkan untuk tiga orang," ujar Mbak Wali.
Mbak Wali menjelaskan bantuan ATENSI dari Kemensos ini diperuntukkan untuk beberapa kategori. Yakni, disabilitas, lansia, kelompok rentan, anak-anak dan OD HIV. Harapannya bantuan ini bisa meringakan beban dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang masuk desil 1-5. Bantuan yang diberikan bermacam-macam berupa kasur, bantal, guling, peralatan mandi, beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.
"Saya lihat memang tadi beberapa kasur penerima ini sudah lapuk. Alhamdulillah dapat bantuan kasur ini bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pasti ini bermanfaat dan membantu," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin menambahkan penerima bantuan ini telah diseleksi oleh Kemensos. Dari pihak Kemensos meminta usulan data dari pemda. Dari Kota Kediri mengusulkan sekitar 1.000 setelah itu diseleksi dan yang masuk sesuai kriteria ada 215 penerima. Kriteria dari Kemensos adalah masuk desil 1-5. Lalu masu ke dalam kategori lansia, disabilitas, OD HIV, anak-anak dan lainnya.
Baca Juga : Polemik Rencana Normalisasi Kalianak, DPRD Surabaya Rekomendasikan Koordinasi dengan BBWS dan Dinas PU
"Bantuan yang diberikan ini hampir sama. Ada kasur, peralatan mandi, ada mukena atau sarung, dan lainnya. Jadi banyak intervensi baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk intervensi kebutuhan dasar dari masyarakat kurang mampu," imbuhnya.
