JATIMTIMES — Pemerintah Kota Blitar kembali menorehkan capaian di tingkat nasional. Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin, S.H.I., menerima penghargaan Apresiasi Terhadap Kinerja Pengelolaan Sampah dalam bentuk Sertifikat Menuju Kota Bersih dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P., di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Selasa (25/2/2026).
Penghargaan tersebut menempatkan Kota Blitar dalam jajaran 35 kabupaten/kota terbaik nasional dari total 512 daerah di Indonesia. Capaian itu diraih di tengah ketatnya kriteria penilaian kinerja pengelolaan sampah 2025 yang diumumkan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah 2026. Bahkan, tahun ini tidak ada daerah yang meraih Adipura Kencana maupun Piala Adipura.
Baca Juga : Indeks Daya Saing Lamongan Berkategori Tinggi
Masuknya Kota Blitar dalam Top 35 nasional menjadi penegasan bahwa tata kelola lingkungan di kota ini berjalan di jalur yang benar. Penilaian dilakukan dengan mekanisme Adipura konsep baru yang lebih substansial, terukur, dan berorientasi jangka panjang.
Penilaian Berbasis Sistem Terintegrasi
Fokus evaluasi tidak lagi sekadar pada kebersihan visual atau estetika kota, melainkan pada sistem pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin yang akrab disapa Mas Ibin, menyebut capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah serta dukungan masyarakat.
“Dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemerintah Kota Blitar karena Pemkot Blitar banyak sekali mendapatkan penghargaan. Ini bukan kerja satu dua orang, tetapi kerja sistem birokrasi yang solid,” ujar Mas Ibin usai menerima penghargaan.
Ia menegaskan, dalam beberapa tahun terakhir Kota Blitar konsisten mencatatkan prestasi di level nasional. Bahkan, hari ini pemerintah kota kembali menerima penghargaan anugerah lingkungan hidup setingkat Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup.
“Kita sangat dikenal di tingkat nasional karena berbagai penghargaan. Secara nasional yang menerima penghargaan ini hanya sekitar 30 daerah, termasuk Kota Blitar. Saya kira ini suatu kebanggaan. Setiap ada penghargaan, Kota Blitar hampir selalu mendapatkannya. Ini hasil kinerja teman teman OPD, para pejabat, dan seluruh staf di lingkungan Pemkot sehingga birokrasi kita berjalan dengan baik,” tegasnya.
Dukungan Operasional dan Arahan Nasional
Selain sertifikat penghargaan, Kota Blitar juga menerima dukungan operasional berupa tiga unit kendaraan roda tiga yang diserahkan secara simbolis oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Bantuan tersebut akan digunakan untuk memperkuat layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam arahannya mengingatkan bahwa isu pengelolaan sampah harus segera dituntaskan. Ia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi perhatian serius terhadap persoalan ini, terutama terkait batas akhir operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan sistem open dumping yang secara teknis harus berakhir pada 2028.
“Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua bahwa tempat pemrosesan akhir sampah kita akan berakhir secara teknis pada tahun 2028. Hampir rata-rata TPA kita sudah berumur 17 tahun,” kata Hanif di hadapan para kepala daerah.
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH mencatat timbulan sampah nasional pada 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan sekitar 65,45 persen di antaranya belum terkelola optimal. Praktik open dumping memang menurun dari 95 persen pada 2025 menjadi 66 persen, namun masih tersisa 481 TPA yang menerapkan sistem tersebut.
Komitmen Perkuat TPS 3R dan Bank Sampah
Dalam konteks inilah, keberhasilan Kota Blitar menjadi salah satu dari 35 daerah penerima sertifikat dinilai strategis. Kota Blitar dianggap mampu membangun sistem yang tidak hanya menekan timbulan sampah di hilir, tetapi juga mendorong pengurangan sejak sumbernya.
Baca Juga : Kota Malang Peringkat 7 Nasional Pengelolaan Sampah, Raih Sertifikat Menuju Kota Bersih
Pemerintah Kota Blitar selama ini memperkuat fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), mengembangkan bank sampah, serta memperluas edukasi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan sekolah. Pendekatan berbasis data juga diterapkan untuk memetakan volume dan pola timbulan sampah.
Mas Ibin memastikan penghargaan ini tidak akan membuat pemerintah kota berpuas diri. Sebaliknya, capaian tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat regulasi dan konsistensi implementasi kebijakan lingkungan.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperbaiki sistem. Kita akan perkuat regulasi, tingkatkan fasilitas seperti TPS 3R dan bank sampah, serta jaga konsistensi. Target kita jelas, mewujudkan Kota Blitar yang bersih dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kota Blitar yang dinilai semakin sadar akan pentingnya pengelolaan sampah. Partisipasi warga, menurutnya, menjadi kunci dalam skema pengelolaan terintegrasi yang kini menjadi standar nasional.
“Kesadaran dan keterlibatan masyarakat adalah kekuatan utama kita dalam menjaga kebersihan kota,” ujarnya.
Dengan capaian tersebut, Kota Blitar tidak hanya menambah daftar prestasi, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai kota dengan komitmen tinggi terhadap kualitas lingkungan perkotaan. Di tengah tantangan nasional menuju pengelolaan sampah 100 persen sebagaimana target RPJMN 2025–2029, Blitar menunjukkan bahwa transformasi sistemik dapat dilakukan melalui kolaborasi, konsistensi, dan kepemimpinan yang terarah.
Penghargaan itu menjadi penanda bahwa pembangunan berbasis lingkungan bukan sekadar slogan. Di Kota Blitar, kebersihan kini menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan yang terukur dan diakui secara nasional.
