JATIMTIMES – Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menggelar sosialisasi program dan kegiatan Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Sukorejo, Selasa malam (16/12/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Blitar untuk menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah secara terbuka kepada masyarakat, sekaligus menjelaskan penyesuaian program di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Sosialisasi tersebut dihadiri unsur kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, perwakilan RT dan RW, serta perangkat daerah terkait. Dalam forum dialog itu, Mas Ibin menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar perencanaan pembangunan daerah tetap selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Baca Juga : Rabu Pon 17 Desember 2025, Hari Baik untuk Berusaha? Simak Ramalan Weton Hari Ini
“Kami ingin membangun Kota Blitar ini secara bersama-sama dengan masyarakat. Karena itu, seluruh kebijakan dan strategi pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun pendek, kami sampaikan langsung agar masyarakat paham prioritas pembangunan daerah, termasuk dinamika perubahan anggaran,” ujar Mas Ibin di hadapan peserta sosialisasi.
Ia mengakui, kondisi fiskal daerah pada 2026 tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan signifikan, sementara pendapatan asli daerah juga tertekan. Namun, keterbatasan tersebut, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan berhentinya pembangunan.
“Kadang muncul pertanyaan, kenapa program yang dulu ada sekarang tidak ada atau berkurang. Itu karena anggaran kita berubah cukup banyak. Yang tadinya penuh, bisa menjadi separuh, bahkan seperempat. Ini yang perlu kami jelaskan agar masyarakat memahami situasinya,” kata Mas Ibin.
Transfer dari Pusat Turun, Program Tetap Jalan
Dalam paparannya, Mas Ibin membeberkan kondisi keuangan daerah yang menjadi dasar penyesuaian kebijakan pembangunan 2026. Transfer dari pemerintah pusat tercatat turun hingga Rp128,9 miliar, sementara pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor juga mengalami penurunan sekitar Rp14,7 miliar. Dampaknya, belanja pembangunan yang sebelumnya berada di atas Rp950 miliar, pada 2026 diperkirakan hanya berkisar Rp800 miliar.
Meski demikian, Pemkot Blitar tetap berkomitmen menjalankan program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat. “Kami ingin tetap meningkat di semua lini, baik kesejahteraan, perekonomian, kesehatan, maupun pelayanan publik, meskipun anggaran menurun. Karena itu, solusi yang paling memungkinkan adalah merombak tata kelola penganggaran dan memperkuat efisiensi operasional,” tegasnya.
Efisiensi, lanjut Mas Ibin, bukan sekadar pemangkasan anggaran, tetapi pengalihan belanja agar lebih produktif. Beban operasional pemerintah akan ditekan, kemudian dialihkan ke kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah tetap bergerak.
Mas Ibin juga memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Blitar yang berpedoman pada Perda Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Visi besar lima tahun ke depan adalah mewujudkan Kota Blitar yang maju, sehat, dan sejahtera menuju masa depan.
Visi tersebut dijabarkan melalui penguatan jati diri Blitar sebagai Kota Pancasila yang aman, religius, dan nasionalis, peningkatan kualitas hidup masyarakat agar sehat dan sejahtera, serta pembangunan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan berbasis smart governance. Pemerintah kota juga menaruh perhatian pada pengembangan potensi pendidikan, pemuda, dan perempuan sebagai generasi emas yang cerdas dan berkarakter, serta penguatan Blitar sebagai kota perdagangan, jasa, pariwisata, dan industri yang ditopang teknologi.
Untuk tahun 2026, tema pembangunan ditetapkan sebagai “Penguatan Pondasi Transformasi Pelayanan Dasar yang Didukung Kualitas SDM dan Infrastruktur yang Berkelanjutan.” Tema ini akan menjadi pijakan penataan layanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan pembangunan berbasis inklusivitas.
Baca Juga : 347 Gereja di Kabupaten Malang Turut Jadi Prioritas Pengamanan Nataru
Menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Blitar menyiapkan dua strategi utama, yakni meningkatkan sumber pendapatan daerah dan melakukan rasionalisasi belanja. Optimalisasi aset pemerintah daerah menjadi salah satu fokus, mulai dari pemanfaatan sirkuit, Pemandian Sumber Udel, hingga pasar-pasar tradisional agar mampu memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar.
Di sisi belanja, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian di berbagai pos. Belanja pegawai direncanakan dikurangi sekitar 15 persen, sementara belanja perangkat daerah disesuaikan pada kisaran 14 hingga 18 persen. Penataan belanja ini dilakukan dengan tetap menjaga agar pelayanan dasar dan program pemberdayaan masyarakat tidak terganggu.
Partisipasi Warga Jadi Kunci
Mas Ibin menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat. Ia mengajak warga Sukorejo untuk terlibat memberikan masukan dan mendukung pelaksanaan program agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami butuh dukungan masyarakat. Dengan keterbatasan anggaran, gotong royong dan optimisme harus tetap dijaga agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan bersama,” ujarnya.
Kepala Bagian Tata Perekonomian Setda Kota Blitar, Freddy Hermawan, menambahkan bahwa sosialisasi ini penting agar masyarakat memahami arah kebijakan pembangunan 2026 sejak dini. “Arah pembangunan Kota Blitar tetap fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan warga. Kebijakan strategis daerah juga harus linier dengan program strategis nasional agar dampaknya lebih maksimal,” katanya.
