JATIMTIMES - Pemerintah Kota Malang menegaskan tidak merekomendasikan penggunaan jembatan bambu yang dibangun warga di kawasan Sonokembang, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Alasannya, struktur jembatan darurat tersebut dinilai sangat berisiko dan bisa membahayakan keselamatan pengguna.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan pihaknya memahami kebutuhan warga yang terisolasi setelah jembatan utama ambrol. Namun, keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Baca Juga : Jembatan Sono Kembang Rusak Parah, DPUPRPKP Kota Malang Siapkan Jembatan Bailey Akhir Tahun Ini
“Kami tidak bisa melarang warga membangun jembatan bambu itu, tapi kami juga tidak merekomendasikan. Itu berbahaya, sudah ada gerongan dan bagian jembatan yang jebol,” ujar Dandung kepada awak media.
Jembatan Sonokembang diketahui menjadi akses vital bagi warga sekitar untuk menuju pusat aktivitas ekonomi di kawasan Blimbing. Sejak jembatan itu ambrol awal Oktober lalu, warga terpaksa memutar cukup jauh untuk mencapai jalan utama. Sebagian kemudian bergotong royong membangun jembatan sementara dari bambu agar aktivitas bisa tetap berjalan.
Meski demikian, Dandung menilai langkah tersebut tidak menjamin keamanan. Menurutnya, jembatan darurat dengan bahan seadanya tidak mampu menahan beban berat maupun derasnya aliran air sungai di bawahnya.
“Kami paham kesulitan warga, tapi kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tentu kita semua tidak menginginkan itu,” tegasnya.
Dandung memastikan bahwa Jembatan Sonokembang tidak bisa sekadar diperbaiki. Berdasarkan hasil evaluasi teknis, pondasinya sudah rusak total dan harus dilakukan pembangunan baru.
“Kalau masih bisa diperbaiki, tentu kami pilih perbaikan. Tapi kondisinya sudah tidak memungkinkan, jadi harus bangun baru,” jelasnya.
Sementara itu, DPUPRPKP telah mengajukan pembangunan jembatan baru ke dalam rencana kerja tahun 2026. Estimasi biaya pembangunan Jembatan Sonokembang disebut mencapai sekitar Rp 1 miliar untuk Bailey.
Baca Juga : Polwan yang Diduga Selingkuh dengan Anggota DPRD Blitar di Kota Batu Ditetapkan Tersangka Meski Tak Ditahan
Sebagai solusi sementara, pemerintah telah menyiapkan jalur alternatif meski jaraknya lebih jauh. Dandung berharap masyarakat bersabar dan mengutamakan keselamatan dibandingkan mengambil risiko menyeberangi jembatan darurat yang tidak layak.
“Memang akses utama hanya satu, tapi masih ada jalan lain walau harus memutar. Kami mohon masyarakat tidak nekat melintas di jembatan sementara,” ujarnya.
Pemkot Malang kini sedang mengkaji kemungkinan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) agar pembangunan jembatan bisa dipercepat tanpa menunggu tahun anggaran baru. Selain itu, DPUPRPKP juga tengah melakukan inventarisasi terhadap seluruh jembatan di Kota Malang untuk mencegah kejadian serupa.
“Keselamatan warga adalah yang utama. Kami berkomitmen memastikan seluruh infrastruktur jembatan di Kota Malang aman dan layak dilalui,” pungkas Dandung.
