JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggencarkan program literasi digital kepada masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk memantau peredaran informasi yang banyak tersebar di sosial media.
Terutama agar masyarakat dapat memilah informasi yang rawan memicu provokasi dan aksi anarkis akibat hoaks. Literasi digital tersebut kini dilakukan melalui berbagai forum masyarakat.
Baca Juga : Jamasan Gong Kyai Pradah, Tradisi Maulid Nabi yang Menarik Ribuan Warga di Blitar
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang, Muhammad Nur Widianto, menegaskan bahwa hal yang menjadi pesan utamanya adalah masyarakat diminta untuk selalu memverifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
“Yang sering saya sampaikan saat forum adalah mencari tahu kebenaran sebuah informasi, bisa melalui media mainstream untuk memastikan sejauh mana kebenaran informasi yang diterima masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, pola sebaran berantai tanpa verifikasi membuat kabar bohong cepat menyebar. Hal tersebut dinilai berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Dari hasil pencermatan kami, hoaks yang bergerak bebas di ruang digital bisa memicu provokasi bahkan fitnah,” imbuhnya.
Ia mencontohkan saat aksi demonstrasi akhir Agustus lalu, dimana sempat beredar video dengan narasi seolah Gedung DPRD Kota Malang terbakar. Padahal, peristiwa itu terjadi jauh sebelum aksi demo berlangsung.
“Itu jelas tidak benar. Kalau informasi seperti ini terus didaur ulang dan disebarkan, lama-lama bisa dianggap kebenaran, dan itu berbahaya,” tegasnya.
Baca Juga : Festival Musik Pestapora Putus Kerja Sama dengan Freeport Usai Panen Kritik
Agar lebih maksimal, saat ini Diskominfo Kota Malang juga telah menggandeng beberapa pihak. Mulai dari relawan, komunitas, hingga lintas perangkat daerah dalam program literasi digital.
Selain itu, informasi hoaks yang teridentifikasi juga terus dilaporkan secara berjenjang ke pimpinan daerah, pemerintah provinsi, hingga Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Komunikasi dan Digital.
“Penggunaan gawai tidak bisa dibatasi, tapi masyarakat harus lebih bijak. Maka kami imbau warga jangan mudah terprovokasi dengan apa yang baru dilihat atau dibaca,” pungkasnya.
