JATIMTIMES — Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) mempertanyakan klaim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif. PAN menilai klaim tersebut belum sejalan dengan realita di lapangan, mengingat masih tajamnya ketimpangan ekonomi dan kemiskinan antarwilayah di Jatim.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim, Abdullah Abu Bakar, menyoroti klaim Pemprov Jatim yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi Semester I-2026 sebesar 5,84 persen dan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen. Menurutnya, penurunan kemiskinan secara agregat tidak serta-merta bisa dijadikan tolok ukur tunggal bahwa pertumbuhan ekonomi sudah berlangsung secara inklusif.
Baca Juga : Soroti Jalan Rusak di Madura dan Tapal Kuda, PPP-PSI Minta Alokasi P-APBD 2026 Merata
“Pemerintah Provinsi perlu memberikan penjelasan berbasis data yang lebih komprehensif mengenai perkembangan ketimpangan pendapatan, kualitas pekerjaan yang tercipta, serta distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi antarwilayah kabupaten/kota,” tegas Abu dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim belum lama ini.
Abu membeberkan bahwa angka rata-rata kemiskinan Jatim sebesar 9,30 persen (per September 2025) sebenarnya menutupi jurang ketimpangan kewilayahan yang amat tajam. Berdasarkan data yang dihimpun Fraksi PAN, persentase kemiskinan di Jatim masih didominasi oleh wilayah-wilayah dengan angka yang sangat mencolok.
Kabupaten Sampang mencatatkan angka kemiskinan sebesar 20,61 persen dan Kabupaten Bangkalan sebesar 18,25 persen, di mana keduanya masuk dalam kategori sangat tinggi di atas 18 hingga 20 persen. Sementara itu, kategori tinggi di kisaran 14 hingga 17 persen mencakup Kabupaten Sumenep sebesar 17,02 persen, Kabupaten Probolinggo 16,31 persen, dan Kabupaten Tuban 14,13 persen.
Ketimpangan ini semakin terlihat pada deretan daerah dengan persentase kemiskinan di atas 12 persen, meliputi Kabupaten Ngawi (13,62 persen), Kabupaten Pacitan (12,97 persen), Kabupaten Pamekasan (12,77 persen), Kabupaten Bondowoso (12,20 persen), Kabupaten Lamongan (12,03 persen), serta Kabupaten Bojonegoro (11,49 persen).
“Melihat peta ketimpangan ini, Fraksi PAN meminta penjelasan konkret dari Gubernur mengenai langkah nyata Pemerintah Provinsi dalam menghadirkan strategi penurunan kemiskinan yang terfokus pada daerah-daerah tersebut,” ujar mantan Wali Kota Kediri itu.
Selain masalah ketimpangan, Fraksi PAN menyoroti postur P-APBD 2026 yang mencatatkan kenaikan belanja hingga Rp2,64 triliun (dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun). Lonjakan belanja ini dinilai tidak seimbang dengan pertambahan pendapatan daerah yang hanya naik Rp183,78 miliar, sehingga melejitkan defisit anggaran menjadi Rp3,37 triliun.
Untuk menutup defisit tersebut, Pemprov mengandalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp3,383 triliun. Abdullah mengingatkan agar SiLPA tidak dijadikan komoditas perencanaan yang berulang.
Baca Juga : Anggaran Kebencanaan Kota Malang Disorot, Dewan: Mitigasi Bencana Tak Bisa Menunggu
“SiLPA jangan hanya dilihat sebagai sumber dana tambahan, tetapi juga indikator kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD. Jangan sampai terjadi siklus tidak sehat di mana anggaran sengaja tersisa dari proyek yang gagal tereksekusi lalu digunakan lagi untuk menambah belanja di pertengahan tahun,” paparnya.
Di sektor publik, PAN turut membedah alokasi fungsi pendidikan sebesar Rp9,536 triliun (31,93 persen dari belanja daerah). Meski melampaui mandatory spending, PAN menyoroti capaian hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA/SMK di Jatim yang mencatatkan rata-rata nilai Matematika hanya 36,77, dengan 41,6 persen siswa berada di kategori kurang.
“Ukuran keberhasilan bukan sekadar porsi anggaran 31,93 persen di atas kertas, tetapi sejauh mana ada perubahan kualitas pendidikan dan penurunan angka putus sekolah,” cetusnya.
Fraksi PAN mendesak Pemprov Jatim melakukan reformasi PAD secara struktural mengingat tren penurunan Pajak BBNKB dalam 5 tahun terakhir, serta meminta seluruh OPD menyusun peta jalan (roadmap) percepatan penyerapan anggaran agar tambahan belanja P-APBD 2026 benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat Jatim.
