JATIMTIMES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) memberikan jawaban lugas atas rentetan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jatim terkait tantangan tata kelola kekayaan daerah.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (21/4/2026), menegaskan komitmennya untuk melakukan pengamanan aset secara masif dan penguatan profesionalisme badan usaha milik daerah (BUMD) guna memperkokoh struktur fiskal serta akuntabilitas publik.
Baca Juga : Gubernur Khofifah Paparkan Korelasi Infrastruktur Strategis dan Penurunan Kemiskinan
Khofifah memaparkan bahwa penertiban aset kini menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjawab kekhawatiran dewan mengenai aset-aset strategis yang rawan sengketa. Pemprov Jatim tengah memacu langkah-langkah legalitas guna memastikan kepastian hukum terhadap seluruh kekayaan daerah.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan langkah-langkah strategis dalam pengamanan aset daerah, baik secara legal formal melalui sertifikasi, maupun pengamanan fisik di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan daerah terdata dengan akurat dan terlindungi dari klaim pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” tegas Khofifah.
Menanggapi kritik tajam legislatif mengenai kontribusi BUMD yang dinilai belum optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD), gubernur menginstruksikan transformasi manajerial yang lebih agresif. Khofifah menekankan bahwa BUMD harus bertransformasi menjadi motor pendapatan baru melalui inovasi bisnis yang sehat tanpa meninggalkan fungsi pelayanan publiknya.
Ia menambahkan, strategi penguatan BUMD kini difokuskan pada penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pemprov Jatim secara rutin melakukan pembinaan berkelanjutan dan audit kinerja untuk memastikan setiap perusahaan plat merah milik Jatim dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Aksi "bersih-bersih" aset ini didukung penuh oleh percepatan digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dengan sistem yang terintegrasi, Pemprov Jatim mampu memantau potensi pajak, retribusi, hingga pemanfaatan aset oleh pihak ketiga secara real-time. Langkah digitalisasi ini menjadi kunci untuk menutup celah kebocoran anggaran yang sering kali menjadi catatan dalam audit keuangan.
Baca Juga : DPRD Situbondo Sampaikan 21 Rekomendasi atas LKPJ 2025, Berikut Tiga Diantaranya
Khofifah menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan aset adalah cermin dari integritas birokrasi, yang menjadi fondasi utama bagi Jatim untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Hal ini sekaligus menjadi jawaban atas tuntutan dewan agar setiap rupiah anggaran dan jengkal aset daerah dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Gubernur Khofifah juga menekankan bahwa integritas pengelolaan BUMD dan pengamanan aset adalah investasi jangka panjang untuk kemandirian fiskal Jawa Timur. Ia memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk menciptakan ekosistem bisnis daerah yang sehat dan berkontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan.
“Optimalisasi kinerja BUMD melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik merupakan ikhtiar kami untuk meningkatkan kontribusi dividen terhadap PAD, sekaligus memastikan aset daerah menjadi instrumen yang produktif bagi kesejahteraan seluruh rakyat Jawa Timur,” pungkas Khofifah.
