JATIMTIMES – Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sri Untari Bisowarno, menegaskan bahwa esensi perjuangan Kartini di era modern harus diwujudkan melalui kesetaraan peran yang dimulai dari lingkup terkecil, yakni rumah tangga.
Hal ini disampaikan dalam momentum peringatan Hari Kartini yang jatuh pada Selasa, 21 April 2026. Untari menekankan bahwa keharmonisan keluarga dan ketahanan di lingkungan yang lebih luas sangat bergantung pada pembagian tanggung jawab yang setara antara suami dan istri.
Baca Juga : DPRD Kabupaten Blitar Sambut Hari Kartini, Perempuan Disebut Motor Perubahan Daerah
Menurut Untari, stigma tradisional yang membatasi peran perempuan hanya pada urusan "dapur, kasur, dan sumur" sudah tidak relevan lagi. Ia mendorong para pasangan muda untuk membangun hubungan yang mutual, di mana pekerjaan domestik dipandang sebagai tanggung jawab kolektif.
“Pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan bersama. Jadi sekarang tidak perlu suami korah-korah (cuci piring) itu kemudian merasa rendah, tidak perlu. Karena itu pekerjaan bersama-sama. Kesetaraan peran harus dimulai dari dalam rumah,” tegas Sri Untari di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Selasa (21/4/2026).
Legislator Dapil Malang Raya ini juga menaruh perhatian serius terhadap upaya konkret menekan angka perceraian yang masih tinggi. Legislator PDI Perjuangan ini mengusulkan penguatan pendidikan pranikah yang lebih substansial.
Ia menilai banyak kegagalan rumah tangga terjadi karena pasangan muda tidak memiliki tujuan yang jelas dan gagal memprediksi potensi konflik di awal pernikahan.
Untari mendorong pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi khusus, untuk memberikan edukasi pranikah yang komprehensif bagi generasi muda. Hal ini dianggap krusial agar setiap pasangan memiliki kesiapan mental dan manajerial dalam mengelola dinamika keluarga sejak dini.
“Mesti ada semacam lembaga atau aplikasi yang memberikan pendidikan pranikah yang cukup untuk anak-anak muda kita, agar kalau ada konflik sedikit tidak langsung buyar. Sayang sekali, karena anak-anak pasti akan terlantar kalau ayah ibunya tidak tepat,” tambahnya.
Di level kebijakan publik, Sri Untari menekankan adanya pergeseran paradigma dalam penyusunan regulasi daerah. Saat ini, Komisi E tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Penyandang Disabilitas dengan pendekatan yang jauh lebih progresif.
Berbeda dengan kebijakan lama, regulasi ini tidak lagi menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan (charity-based), melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang setara (human rights-based). Fokus ini diambil untuk memastikan kemandirian dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor pembangunan.
“Pendekatannya bukan lagi sekadar bantuan sosial, tapi pemenuhan hak kemanusiaan. Terutama bagi perempuan disabilitas yang sangat rentan menjadi korban eksploitasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Ini yang sedang kita kawal melalui Perda tersebut agar mereka memiliki perlindungan hukum yang kuat,” jelasnya.
Menyinggung soal keterwakilan perempuan di kursi legislatif yang belum mencapai angka 30 persen, Untari memberikan pandangan realistis. Menurutnya, meskipun kuota afirmatif itu penting, namun realitas di lapangan memaksa setiap kandidat—baik laki-laki maupun perempuan—untuk memiliki strategi pertempuran yang matang.
Ia mendorong gerakan "Woman Vote Woman" agar lebih banyak perempuan berkualitas yang duduk di kursi pengambilan keputusan. Namun, ia juga berpesan agar perempuan yang sudah terpilih tidak sekadar menjadi pelengkap administratif, melainkan harus vokal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran yang berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Menutup pesannya untuk para ibu muda yang berkarir, legislator senior ini berbagi rahasia ketahanan keluarganya selama tiga periode menjabat di parlemen. Ia menekankan bahwa kunci pola asuh anak bagi perempuan bekerja bukanlah pada kuantitas waktu (much time), melainkan kualitas interaksi (quality time).
“Sehatkan diri kalian, sayangi anakmu seperti menyayangi dirimu sendiri. Bangun hubungan mutual dengan pasangan. Dulu saya quality time dengan anak-anak bahkan dilakukan jam 11 malam sampai jam 2 pagi untuk berdiskusi, karena memang waktu saya banyak untuk urus partai,” pungkasnya.
