JATIMTIMES – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) perizinan yang menjerat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur (Jatim), Aris Mukiyono, memicu kritik tajam dari parlemen terkait efektivitas sistem Online Single Submission (OSS).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jatim, Budiono, menilai skandal ini menjadi alarm keras bahwa sistem perizinan digital masih memiliki celah yang rentan disalahgunakan oleh oknum pejabat untuk praktik korupsi.
Baca Juga : Adopsi Strategi Food Station Jakarta, Pansus BUMD DPRD Jatim Siapkan Skema Hidupkan Puspa Agro
Ia menegaskan bahwa OSS, yang sejatinya dirancang untuk memangkas birokrasi dan mempercepat layanan, justru berisiko menjadi alat pemerasan baru jika tidak disertai pengawasan ketat dan integritas sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.
“Ini harus jadi evaluasi serius. Jangan sampai sistem yang tujuannya mempermudah justru dipakai sebagai alat untuk memperlambat proses dan akhirnya dijadikan celah pungli,” tegas Budiono, Sabtu (18/4/2026).
Budiono menyoroti indikasi modus operandi di mana proses perizinan diduga sengaja diperlambat meskipun dokumen pemohon telah lengkap secara administratif. Kondisi ini dinilai sengaja diciptakan untuk membuka ruang tekanan bagi pelaku usaha agar memberikan sejumlah uang demi mendapatkan kepastian jadwal atau percepatan proses.
Menurutnya, persoalan ini menunjukkan bahwa pembenahan tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknologi informasi, tetapi juga pada pengawasan melekat terhadap petugas yang memiliki otoritas verifikasi di lapangan.
“Kalau benar ada praktik seperti itu, berarti ada celah dalam sistem maupun dalam pengawasan. Ini yang harus dibenahi, baik dari sisi teknis maupun integritas SDM,” ujar legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Baca Juga : Gus Fawait Raih Penghargaan PWI Jatim Award 2026 : Ini Vitamin untuk Tingkatkan Pelayanan Publik Jember
Sebagai langkah konkret, Komisi A DPRD Jatim mendorong adanya audit menyeluruh terhadap implementasi OSS di seluruh instansi, khususnya pada sektor strategis seperti energi dan sumber daya mineral yang berkaitan langsung dengan investasi besar.
Budiono memperingatkan bahwa kepercayaan investor dapat runtuh jika birokrasi di Jawa Timur dianggap tidak transparan dan rentan terhadap pungli. “Jangan sampai investor kapok masuk ke Jawa Timur hanya karena birokrasi yang tidak sehat. Ini menyangkut iklim investasi kita,” katanya.
Ia mendesak Pemprov Jatim untuk segera memperkuat sistem kontrol internal dan memastikan transparansi proses yang dapat dipantau oleh publik secara real-time. Baginya, kasus di Dinas ESDM ini harus menjadi titik balik untuk melakukan pembersihan birokrasi secara total di Jatim. “Perlu ada penguatan sistem kontrol, transparansi proses, dan sanksi tegas bagi pelanggar. Ini harus jadi momentum bersih-bersih,” pungkasnya.
