JATIMTIMES – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis yang mendalam terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025. Sejumlah poin krusial menjadi catatan bagi Fraksi Golkar.
Meski mengapresiasi berbagai capaian makroekonomi, Golkar menyoroti adanya ketimpangan antara data statistik dengan realitas lapangan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan penyiapan tenaga kerja.
Baca Juga : Manfaatkan Platform Digital, Pendapatan Pedagang Rengginang Khas Sambigede Malang Melonjak Drastis
Juru bicara Fraksi Partai Golkar Sumardi mengungkapkan bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025, terdapat sisa dana yang sangat besar dan tidak terserap secara maksimal untuk pelayanan publik langsung. Tercatat bahwa realisasi belanja daerah dicapai 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun.
"Dengan demikian, pada akhir tahun 2025 ada sisa anggaran tak terbelanjakan sebesar Rp2 triliun lebih. Bagaimana evaluasi Pemprov terhadap dana idle tersebut yang tidak efektif termanfaatkan untuk program pelayanan publik?" ujar Sumardi.
Selain masalah fiskal, Fraksi Golkar membedah sisi kelam ketenagakerjaan di Jatim. Angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) memang dilaporkan turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 4,47 persen.
Namun, Sumardi juga melihat adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengkhawatirkan. Hal ini dinilai sebagai akibat dari tidak sinkronnya kebijakan antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan.
"Meskipun capaian indeks TPT pada tren positif, namun kenyataannya gelombang PHK juga semakin besar, justru karena kurang sinergi antara Disnakertrans dan Dindik dalam menyiapkan tenaga terampil lulusan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri," ucap Sumardi.
Lebih lanjut, Sumardi juga mengkritik kondisi balai latihan kerja (BLK) milik provinsi yang dianggap belum mampu menjadi solusi bagi peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa tanpa standar sarana yang memadai, lulusan vokasi akan terus kesulitan menembus pasar kerja yang kompetitif.
Di sisi lain, Fraksi Golkar tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan Jatim dalam menekan angka kemiskinan hingga menyentuh level satu digit, yakni 9,3 persen per September 2025. Keberhasilan ini dipandang sebagai puncak dari upaya konsisten selama lima tahun terakhir, yang secara nyata menurunkan ketimpangan antarwilayah.
Baca Juga : Ramalan Zodiak 11 April 2026: Taurus hingga Leo, Waspadai Tekanan Kerja dan Keuangan Tak Terduga
Namun, Golkar mengingatkan agar pemerintah provinsi tidak cepat berpuas diri. Fraksi ini mendesak agar pengukuran kemiskinan benar-benar menyentuh pelosok Jawa Timur sehingga potret validitas data di lapangan tetap terjaga.
Selain itu, pihaknya menyoroti isu lingkungan hidup, khususnya terkait pengelolaan sampah regional di Dawarblandong, Mojokerto, yang hingga kini belum menunjukkan hasil penanggulangan yang konkret.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Golkar meminta agar seluruh jajaran pemerintah provinsi meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota guna menghindari ego sektoral dalam pengelolaan aset dan pelayanan publik. Sumardi mendesak agar rekomendasi yang diberikan oleh DPRD tidak hanya berhenti pada pemenuhan administratif semata.
"Fraksi Partai Golkar berhadap dengan sangat agar Pemprov menindaklanjuti penekanan rekomendasi dimaksud dalam perencanaan RKPD tahun berikutnya, tidak terkesan mengesampingkan rekomendasi dimaksud," pungkas anggota Komisi A DPRD Jatim ini.
