JATIMTIMES - Wacana penggunaan kendaraan listrik mulai dilirik DPRD Kota Malang sebagai salah satu langkah efisiensi anggaran. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama biaya perawatan dan operasional.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa keputusan penggunaan mobil listrik tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Perhitungan matang tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga : Ony DPRD Jatim Dorong Hilirisasi Pertanian: Solusi Konkret Putus Rantai Kemiskinan Tuban
“Lihat dulu, karena ini soal efisiensi. Harus dihitung, apakah dari sisi maintenance dan lainnya memang lebih hemat,” ujarnya.
Menurutnya, jika hasil perhitungan menunjukkan kendaraan listrik lebih efisien dibanding kendaraan konvensional, maka opsi tersebut sangat terbuka untuk direalisasikan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengadaan kendaraan dinas tidak hanya satu unit, sehingga membutuhkan perencanaan anggaran yang lebih kompleks.
“Bisa jadi wacana, tapi kita lihat dulu. Beli mobil itu juga tidak satu,” tambahnya.
Di sisi lain, DPRD Kota Malang juga tengah mendorong efisiensi melalui pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya dalam kegiatan perjalanan dinas. Amithya menyebut frekuensi perjalanan dinas sebenarnya sudah mulai ditekan dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga : Ketua DPRD Banyuwangi Minta Pemerintah Cari Solusi Atasi Kemacetan di Pelabuhan Ketapang
Sebagai langkah lanjutan, DPRD berencana menata ulang mekanisme perjalanan dinas agar lebih hemat, salah satunya dengan penggunaan kendaraan secara bersama-sama.
“Kalau bisa satu kendaraan digunakan bersama. Misalnya satu komisi berangkat bareng, bisa 9 sampai 11 orang, bahkan 12 orang,” jelasnya.
Langkah ini dinilai sebagai solusi jangka pendek yang realistis untuk menekan pengeluaran BBM, sembari menunggu kajian lebih lanjut terkait potensi penggunaan kendaraan listrik di lingkungan DPRD Kota Malang.
