JATIMTIMES - Harga cabai di pasaran Kota Malang kembali menembus angka Rp 100 ribu per kilogram. Kondisi ini menjadi perhatian serius Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Malang, terlebih menjelang Hari Raya Idulfitri yang identik dengan lonjakan permintaan bahan pokok.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa pihaknya telah menggelar high level meeting (HLM) bersama TPID sebelum turun langsung meninjau kondisi di lapangan, mulai dari komoditas cabai hingga ayam potong.
Baca Juga : Rp 15 Ribu untuk Tiga Hari, Derita Senyap Tukang Becak Listrik di Kota Malang
“Ini kegiatan rutin TPID. Sebelum meninjau cabai dan ayam potong, kami melakukan high level meeting untuk membahas kondisi terkini, baik dari hasil HLM sebelumnya maupun data terbaru dari BPS,” ujar Wahyu usai mengunjungi Poktan Sido Makmur, Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang, Rabu (4/3/2026).
Dari hasil rapat tersebut, Pemkot Malang tidak hanya melihat situasi di hilir atau pasar, melainkan juga memotret kondisi di hulu, termasuk potensi produksi lokal. Menurut Wahyu, Kota Malang meski berstatus kota, memiliki hamparan lahan pertanian yang cukup luas.
Ia menyebutkan, di wilayah Kedungkandang terdapat sekitar 40 hektare lahan, sementara di Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, terdapat sekitar 25 hektare. Dengan potensi tersebut, sejatinya kebutuhan cabai dan ayam daging di Kota Malang bisa tercukupi tanpa harus terlalu bergantung pada pasokan luar daerah.
“Dengan potensi yang kita miliki, sebetulnya tidak perlu sulit untuk mendapatkan stok cabai dan ayam potong,” tegasnya.
Namun di lapangan, realitas harga masih menunjukkan tekanan. Meski harga jual dari tingkat produsen lokal berada di kisaran Rp 80 ribu per kilogram, harga di pasar tetap melambung hingga di atas Rp 100 ribu per kilogram.
Pasokan dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan Banyuwangi pun dinilai belum cukup efektif menekan harga. “Sampai kemarin masih di atas Rp 100 ribu. Artinya, pasokan dari luar belum mampu mengendalikan harga,” ungkap Wahyu.
Baca Juga : Untung dengan Harga Cabai 90 Ribu per Kilo, Petani Lesanpuro Hadapi Lonjakan Biaya Produksi
Situasi ini membuat TPID harus menghitung secara cermat langkah intervensi yang akan diambil. Pemkot Malang tidak ingin harga terlalu tinggi sehingga memberatkan masyarakat, namun di sisi lain juga tidak ingin merugikan petani.
“Kita jangan sampai mengorbankan petani, tapi harga beli masyarakat juga terlalu tinggi. Di sinilah peran TPID diperlukan,” jelasnya.
Salah satu opsi yang tengah dikaji adalah menghidupkan kembali program Warung Tekan Inflasi seperti yang pernah dilakukan sebelumnya. Keputusan intervensi akan ditentukan setelah TPID melakukan pemantauan lanjutan hingga ke tingkat pasar atau hilir.
“Hari ini kita bawa bahan dari hulu, nanti kita lihat di hilirnya. Dari situ akan kelihatan TPID harus berbuat apa,” pungkas Wahyu.
