Komisi E DPRD Jatim Soroti Banjir di RSUD Notopuro: Jangan Sampai Ganggu Layanan

JATIMTIMES - Banjir yang merendam sejumlah ruang pelayanan di RSUD Notopuro, Kabupaten Sidoarjo, menjadi perhatian serius bagi DPRD Jatim. Legislatif tak ingin kejadian itu sampai mengganggu pelayanan kesehatan di RSUD Notopuro.

Demikian disampaikan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas. Ia mendorong pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan langkah cepat dan tepat dalam menangani banjir di lingkungan RSUD Notopuro.

Baca Juga : Wacana Pilkada Dipilih Lewat DPRD, Said Abdulllah : Saya Minta Hati-Hati

Menurutnya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang, terutama di tengah meningkatnya intensitas curah hujan.

“Ketika ada ancaman banjir, baik karena hujan tinggi maupun kendala saluran air dan gorong-gorong di sekitar rumah sakit, harus ada respons yang cepat dan terukur. Jangan sampai pelayanan kesehatan terganggu,” tegasnya, Minggu  (21/12/2025).

Menurutnya, kejadian tersebut sangat disayangkan karena rumah sakit seharusnya menjadi fasilitas publik yang paling siap menghadapi berbagai kondisi, termasuk ancaman kebencanaan.

Puguh menilai, terganggunya layanan kesehatan akibat banjir menunjukkan adanya persoalan serius dalam aspek perencanaan konstruksi dan mitigasi bencana.

Legislator asal Dapil Malang Raya ini menegaskan bahwa fasilitas kesehatan idealnya dirancang agar tetap berfungsi optimal meski terjadi cuaca ekstrem atau kondisi darurat lainnya.

Baca Juga : Tak Sekadar Kunjungan, Lapas Perempuan Malang Perkuat Ikatan Ibu dan Anak Warga Binaan

“Situasi ini tentu sangat disayangkan. Ruang pelayanan rumah sakit yang seharusnya bisa terhindar dari banjir justru terdampak. Artinya, secara konstruksi, perencanaan bangunan, dan mitigasi kebencanaannya memang perlu diperbaiki,” ujar legislator PKS itu.

Puguh juga menekankan bahwa rumah sakit merupakan layanan vital yang menyangkut keselamatan masyarakat. Karena itu, aspek mitigasi bencana harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

“Pelayanan kesehatan itu menyangkut nyawa dan keselamatan warga. Maka tidak boleh ada kompromi soal kesiapan infrastruktur,” pungkasnya.