Anggaran BBM Naik, Potensi Pengangkutan Sampah di Kota Malang Terancam Terganggu

JATIMTIMES - Membengkaknya biaya bahan bakar minyak (BBM) membuat Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang mulai kelimpungan menjaga operasional pengelolaan sampah. Di tengah kebutuhan layanan kebersihan kota yang terus berjalan setiap hari, DLH justru mengaku terancam kekurangan anggaran hingga Rp 6 miliar sampai akhir tahun 2026. 

Hal itu membuat pengangkutan sampah di Kota Malang terancam terganggu atau bahkan justru mengalami keterlambatan.

Baca Juga : Uji Nyali di Jalanan Thailand: Sensasi Naik Tuk-Tuk Bangkok yang Bikin Jantung Copot

Lonjakan pengeluaran itu diungkap langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang. Ia menyebut biaya BBM yang sebelumnya berada di kisaran Rp 900 juta per bulan kini melonjak drastis menjadi sekitar Rp 1,3 miliar.

“Kalau sebelumnya pengeluaran BBM sekitar Rp 900 juta per bulan, sekarang naik menjadi sekitar Rp 1,3 miliar,” ujar Raymond.

Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap kesiapan DLH dalam mengantisipasi lonjakan biaya operasional. Sebab, hingga saat ini DLH mengaku anggaran BBM yang tersedia hanya diperkirakan mampu bertahan sampai September 2026.

Karena itu, Raymond menjelaskan bahwa layanan pengangkutan sampah dan pemeliharaan lingkungan berpotensi terganggu di penghujung tahun. Sehingga, potensi sampah menumpuk juga akan terjadi.

“Kalau dihitung sampai Desember, kekurangannya sekitar Rp 6 miliar,” ungkap Raymond.

Di sisi lain, DLH memastikan operasional di lapangan tetap berjalan normal tanpa pengurangan layanan. Namun pernyataan tersebut justru memperlihatkan besarnya ketergantungan pengelolaan sampah Kota Malang terhadap konsumsi BBM.

Namun berdasarkan pantauan media ini di lapangan, sejumlah truk pengangkut sampah yang bolong-bolong juga nampak tetap digunakan. Bahkan truk tersebut sampai viral di media sosial.

“Operasional tetap, tidak ada perubahan. Karena kebutuhan di lapangan, termasuk pengangkutan sampah dan perawatan taman, cukup tinggi,” jelasnya.

Baca Juga : Pakai Genset Puluhan Tahun, Warga Afdeling Terate Curah Nongko Akhirnya Nikmati Listrik PLN

Saat ini, DLH mengoperasikan sekitar 50 kendaraan non-subsidi untuk mendukung aktivitas kebersihan kota. Jumlah itu belum termasuk armada truk sampah dan enam alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Supiturang yang juga membutuhkan konsumsi BBM dalam jumlah besar.

“Di TPA ada enam alat berat, itu saja bisa menghabiskan sekitar Rp 300 juta per bulan,” katanya.

Ironisnya, di tengah tekanan anggaran yang semakin berat, DLH mengaku belum memiliki strategi efisiensi yang signifikan. Hampir seluruh operasional disebut masih bergantung penuh pada kendaraan roda empat dan roda enam berbahan bakar BBM.

“Semua aktivitas ini menggunakan kendaraan roda empat dan enam. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa banyak melakukan efisiensi,” jelasnya.

Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengelolaan operasional DLH Kota Malang, terlebih persoalan anggaran BBM kini menjadi ancaman serius bagi layanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sebagai langkah alternatif, DLH mulai menggandeng pihak swasta untuk membantu pengelolaan sampah di sejumlah kawasan perumahan dan perusahaan. “Kami mulai bekerja sama dengan swasta di beberapa perumahan,” katanya.