Fraksi PKB DPRD Jatim Kritik LKPJ Gubernur: Penurunan Kemiskinan Stagnan, Pendidikan Mundur

JATIMTIMES – Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2025. Fraksi PKB menilai terjadi stagnasi pada upaya pengentasan kemiskinan serta kemunduran signifikan pada sektor pendidikan dan kualitas lingkungan hidup.

Juru Bicara Fraksi PKB, Ahmad Atho'illah, menegaskan bahwa rapor merah pada indikator-indikator kunci tersebut merupakan bukti nyata kegagalan pemenuhan visi pembangunan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. “Kegagalan capaian standar kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi, serta harapan lama sekolah adalah kegagalan misi Jatim Cerdas," tegas Atho'illah saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB di Rapat Paripurna, Kamis (9/4/2026).

Baca Juga : Komisi III DPRD Situbondo Dorong SPPG Bangun IPAL Sesuai Standar Kementrian Lingkungan Hidup

"Kegagalan capaian indeks kualitas lingkungan hidup adalah kegagalan misi Jatim Lestari. Sementara kegagalan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi adalah kegagalan misi Jatim Sejahtera,” sambungnya. 

Dalam sektor ekonomi, Fraksi PKB menyoroti angka kemiskinan yang dinilai mengalami stagnasi. Berdasarkan data LKPJ, kemiskinan tahun 2025 turun menjadi 9,3 persen, namun Atho'illah mencatat penurunan tersebut hanya sebesar 0,26 persen.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan progres tahun sebelumnya yang mampu mencapai 0,79 persen. Ia pun mendesak agar intervensi di kantong-kantong kemiskinan tidak dilakukan dengan pendekatan yang seragam, melainkan harus berbasis profil risiko wilayah.

“Karakteristik kemiskinan di Madura Raya, Tapal Kuda, Pantura, hingga Mataraman memiliki profil risiko yang berbeda, sehingga desain program wajib disesuaikan dengan tipologi masalah di lapangan,” ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Lebih lanjut, kritik tajam juga diarahkan pada sektor pendidikan. Fraksi PKB merasa prihatin atas angka literasi membaca yang hanya terealisasi 49,89 persen dari target 59,94 persen. Atho'illah menilai pemerintah terlalu fokus pada aspek fisik dibandingkan kualitas instruksional di ruang kelas.

“Kita tampaknya terjebak pada pemenuhan infrastruktur fisik dan belanja rutin, namun abai dalam memperbaiki kualitas instruksional di ruang kelas,” jelas legislator asal Dapil Jatim X yang meliputi wilayah Kabupaten Mojokerto, Jombang, dan Kota Mojokerto itu.

Di sisi lain, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Jatim juga gagal mencapai target dengan hanya menyentuh angka 73,43 dari target minimal 74,00. Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah tidak menutupi realitas data dengan klaim administratif atau penghargaan semata.

Baca Juga : Dewan Situbondo Desak OPD Segera Cairkan Penghasilan Tetap Perangkat Desa

“Meskipun Gubernur mengklaim adanya 'kemajuan positif' dan membanggakan berbagai penghargaan nasional bidang lingkungan, fakta data tidak bisa dibohongi: target yang telah disepakati tidak tercapai,” tegas Atho'illah.

Sebagai penutup, Fraksi PKB memperingatkan adanya gejala "delusi kemandirian" fiskal. Atho'illah mencurigai adanya pola penetapan target rendah agar pemerintah tampak berprestasi secara administratif, padahal ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi.

“Kami melihat gejala 'delusi kemandirian'; di mana Pemerintah Provinsi seolah sengaja meletakkan target rendah agar secara administratif tampak 'tercapai', padahal secara empiris struktur pendapatan kita justru semakin menunjukkan ketergantungan terhadap dana transfer,” pungkasnya.

Fraksi PKB menuntut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa untuk segera melakukan langkah luar biasa (extraordinary) agar evaluasi LKPJ tidak sekadar menjadi ritual tahunan tanpa membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Jatim.