Wakil Ketua DPRD Jatim Blegur Prijanggono Soroti Pelaksanaan SPMB SMA di Surabaya

JATIMTIMES — Kritik terhadap sistem penerimaan siswa SMA kembali mengemuka dalam reses Wakil Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim) Blegur Prijanggono di Surabaya. Warga mengatakan persoalan akses masuk sekolah negeri belum tuntas meskipun aturan zonasi telah diganti dengan pendekatan jalur domisili.

“Masalah pendidikan di Surabaya ini hal yang klasik. Dari tahun ke tahun permasalahannya adalah zonasi — yang sekarang disebut domisili — namun belum ada solusi nyata,” ujar Blegur.

Baca Juga : Jadwal dan Lokasi Tukar Uang Baru Wilayah Kerja BI Kediri Jelang Ramadhan 2026

Pemerintah telah memperbarui sistem penerimaan murid baru (SPMB) dengan mengganti mekanisme zonasi tradisional menjadi jalur domisili, yang menekankan lokasi tempat tinggal siswa sebagai dasar seleksi masuk sekolah negeri. Perubahan kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan akses yang terjadi selama bertahun-tahun akibat sistem zonasi yang bersifat administratif.

Namun di Jatim, keterbatasan kapasitas sekolah negeri sangat menyulitkan praktik kebijakan tersebut. Berdasarkan statistik terbaru, jumlah total sekolah SMA di provinsi ini mencapai 1.516 unit pada 2024, tetapi hanya 421 unit di antaranya yang berstatus negeri sementara 1.095 merupakan sekolah swasta. 

Kondisi itu tercermin pula dalam data penerimaan murid baru: dalam penyelenggaraan SPMB 2025, Pemprov Jatim hanya bisa menampung sekitar 38,81 persen lulusan SMP/MTs ke SMA/SMK negeri, sementara sisanya, sekitar 61,19 persen, harus mencari tempat di sekolah swasta atau jalur lain. 

Blegur menjelaskan, jumlah SMA negeri yang terbatas di Surabaya membuat persaingan masuk semakin ketat. Banyak orang tua lebih memilih sekolah negeri karena biayanya relatif terjangkau dibanding swasta.

“Mengingat keterbatasan SMA Negeri di Surabaya, ini juga akan memengaruhi kesempatan anak-anak masuk ke sekolah negeri yang lebih murah,” ujarnya.

Sebagai respons, ia mendorong pemerintah provinsi mempertimbangkan skema kolaborasi dengan sekolah swasta, termasuk melalui program beasiswa atau kerja sama pembiayaan lain jika pembangunan SMA Negeri baru tidak memungkinkan dalam jangka pendek.

“Kalau tidak bisa membangun sekolah negeri baru, maka harus bisa berkolaborasi dengan sekolah swasta. Bisa menggunakan beasiswa atau program kerja sama,” katanya.

Baca Juga : Rebutkan Trophy Kemenbud RI dan Piala Bupati, Ratusan Pesilat Adu Ketangkasan di Jember

Menurut Blegur, kebijakan yang memperluas akses pendidikan akan berdampak positif bagi pemerataan kesempatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Ini penting agar pendidikan bisa dinikmati oleh masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan akses pendidikan yang layak,” tambahnya.

Blegur juga menegaskan bahwa pemerataan pendidikan menjadi kunci penguatan sumber daya manusia di Jawa Timur. Ia mengaitkan hal ini dengan posisi strategis provinsi sebagai Gerbang Nusantara dan dukungan terhadap operasional Ibu Kota Nusantara (IKN), yang diprediksi membuka banyak peluang ekonomi di masa depan.

“Kalau basic-nya pendidikan bisa merata dan maksimal, maka kualitas SDM kita ke depan akan lebih baik,” pungkas politisi Partai Golkar itu.